Perseteruan antara Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dengan mantan Wakil Ketua DPR, Zaenal Ma’arif masih terus bergulir. Namun konflik pribadi yang kini telah menjelma menjadi konflik institusi ini dikhawatirkan justru membawa preseden buruk bagi rakyat bila pihak yang berseteru tak bisa mengambil sikap negarawan.
Konflik yang melibatkan publik figur belakangan ini ternyata juga menarik perhatian pengamat hukum. Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Untan, Turiman, SH, M.Hum, menyampaikan pandangannya terhadap konflik tersebut tadi malam (31/7) di kantor redaksi Borneo Tribune. Turiman memandang konflik ini sudah menjadi sorotan masyarakat. Jika keduanya tak dapat mengendalikan diri dan terjebak pada sudut prilaku masing-masing, konflik ini bisa menjadi preseden buruk.
Preseden buruk ini akan muncul manakala keduanya lebih memakai sudut pandang masing-masing dalam menyelesaikan masalah.
Zaenal Ma’arif menurut Turiman sudah pasti melakukan beragam upaya untuk menyalurkan ambisi politiknya. “Dalam politik itu kan pertanyaannya adalah mana yang memungkinkan. Ini yang menjadi crucial point, SBY sebagai negarawan dan Zaenal sebagai politikus. Pak SBY berbicara dengan dasar kehormatan insitusi kepresidenan sedangkan Zaenal dengan logika politiknya,” terangnya. Keduanya menurut Turiman memang punya alasan masing-masing untuk memandang dari sudut latar belakang mereka. SBY secara pribadi tak bisa dilepaskan dari jabatannya sebagai kepala negara. Demikian juga Zaenal Ma’arif meski sudah tidak menjabat sebagai anggota DPR dan tak juga menjabat sebagai pengurus parpol yang kuat Ia tetap seorang politikus yang memiliki naluri politik cukup kuat.
“Kalau soal kenegarawanan diselesaikan oleh politikus nda akan selesai,” kata Turiman. “Dan ini akan jadi bola panas menjelang 2009, terlepas benar atau tidak,” analisa Turiman memprediksi kemungkinan kasus ini akan membawa efek politik bagi keduanya.
Menurut Turiman, masyarakat akan terus memantau perkebangan isu ini, dan hal ini bisa berdampak baik dan buruk bagi masyarakat. Jika penyelesaiannya bisa ditempuh secara elegan maka akan membawa manfaat positif bagi pemahaman warga terhadap sistem ketatanegaraan. Sebaliknya juga yang bakal terjadi. “Secara ketatanegaraan ini momen buat masyarakat untuk melihat bahwa presiden juga tidak kebal hukum,” kata Turiman.Sampai mana kedewasaan politik para pihak yang masuk dalam pusaran konflik ini dalam bersikap dapat dipastikan akan membawa efek bagi kehidupan politik warga. Hukum dan para penegaknya juga dipertaruhkan reputasinya, apatah mereka berkhidmat pada kekuasaan atau pada kebenaran tanpa susupan kepentingan politis.
dipublikasikan Borneo Tribune, dengan judul "Kenegarawanan SBY Diuji", Rabu 01/08
Selasa, 31 Juli 2007
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
2 komentar:
Halo, salam kenal. saya tahu alamat blog ini dari tabik, stevanus akim. salam kenal. btw, kok udah lama sekali nggak nulis?
hei..salam dari Bagas..
Posting Komentar